Bekasi, 1 April 2026 — Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Kabupaten Bekasi melaksanakan kunjungan audiensi ke Kepolisian Resor (Polres) Bekasi pada Selasa (1/4). Kegiatan ini bertujuan untuk mempererat hubungan kelembagaan serta memperkuat sinergi antara profesi kedokteran dan aparat penegak hukum dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, Tim IDI disambut langsung oleh Kepala Polres Metro Bekasi, Kombes Pol. Sumarni, S.I.K., S.H., M.H., beserta jajaran. Audiensi berlangsung dalam suasana hangat dan konstruktif, membahas berbagai isu strategis yang berkaitan dengan perlindungan tenaga kesehatan, penanganan kasus medis yang berimplikasi hukum, serta peningkatan koordinasi lintas sektor.

Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk melanjutkan kerja sama yang telah terjalin melalui pembaruan Nota Kesepahaman (MoU) antara Polres Bekasi dan IDI sebagai landasan kerja sama ke depan. Diharapkan, kerja sama ini dapat semakin memperkuat koordinasi, komunikasi, serta kolaborasi dalam berbagai kegiatan yang bersentuhan dengan aspek medis dan hukum.

IDI berkomitmen untuk terus menjalin komunikasi dan berperan aktif dalam membangun kolaborasi lintas sektor guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan serta perlindungan bagi masyarakat dan tenaga medis di Indonesia.

(/humas)

Di tengah kesibukan mengabdi untuk kesehatan masyarakat, IDI Kabupaten Bekasi di bawah kepenggurusan dr. Iskandar menggelar momen penuh kehangatan melalui acara buka puasa bersama dan santunan anak yatim di Hotel Swiss-Bell inn Jababeka, 14 Maret 2026. Suasana akrab begitu terasa saat jajaran pengurus IDI melepas atribut formal mereka untuk bercengkerama langsung dan berbagi kebahagiaan dengan puluhan anak yatim yang hadir. Kegiatan ini bukan sekadar tradisi Ramadan, melainkan wujud nyata sisi humanisme para dokter Bekasi yang ingin memastikan bahwa kesehatan spiritual dan kepedulian sosial tetap berjalan selaras dengan dedikasi medis mereka. Liputan kegiatan juga bisa dilihat pada link youtuber berikut https://www.youtube.com/live/hka5Cmdej9w

(/humas)

Acara Rapat Koordinasi (Rakor) IDI Kab Bekasi yang dilaksanakan pada tanggal 18 – 19 desember 2021 di Hotel USSU Cisarua Bogor berjalan lancar dan sukses. Rakor IDI KAB Bekasi ini dipimpin langsung oleh Ketua IDI Cabang Kab. Bekasi dr. Mulyana S,P MARS di Ruang Rapat Grand USSU Cisarua Bogor ”Bersama Kita Kuat dan Kompak tingkatkan Pelayanan dan Kebersamaan Keluarga besar IDI Kab Bekasi ” adalah tema pada sidang Rapat Kordinasi kali ini

Pada sidang rapat ini semua bidang menjelaskan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan beberapa bulan ke depan dan yang sudah dilaksanakan saat ini. Sebelum sidang rapat dimulai ada beberapa pengurus IDI  Kabupaten  bekasi yang baru dilantik tanggal 18 desember 2021 dan pengucapan janji pengurus baru. 

Penetapan pengurus IDI Kab.Bekasi yang baru (hasil reshuffle)

Dalam Rakor ini beberapa pengurus IDI Kabupaten Bekasi yang tidak aktif dalam kepengurusan dilakukan di reshuffle oleh ketua IDI Kab Bekasi dari hasil diskusi dengan dewan Pertimbangan IDI KAB Bekasi dan disetujui oleh PB IDI.  Berikut Surat Keputusan  PB IDI Nomor 3892/PB/A.4/2021 per tanggal 17 November 2021 untuk Restrukturisasi (Reshuffle) nama nama pengurus IDI Kab bekasi periode 2018-2021 (SK Pengurus IDI Kab Bekasi 2018-2021)

Penyampaian rencana kegiatan oleh masing masing bidang.

Setelah  pengucapan janji pengurus kemudian rapat koordinasi IDI Kab bekasi dimulai pada pukul 16.00 WIB – 18.30 WIB.  Masing-masing pengurus bidang IDI Kab. Bekasi menjelaskan rencana kegiatan dan program kerja yang sudah berjalan saat rapat berlangsung. pemaparan rencana kegiatan dimulai  oleh Bidang organisasi, Bidang Ilmiah, Pengabdian Masyarakat, Bidang Rohani, Bidang Jaminan Kesehatan, Bidang BHP2A dan bidang P2KB serta Bidang Humas Dumas.

Setelah selesai acara rapat kordinasi IDI Kab bekasi ke esokan harinya dilanjutkan dengan kegiatan senam dan outbound untuk menjaga kekompakan dan kebersamaan kepengurusan IDI Kab bekasi. Berikut adalah video kegiatan saat pelaksanaan rapat koordinasi.

Foto bersama peserta Rakor IDI Kab.Bekasi

Rapat Internal DPRD Kab Bekasi dengan Forum Organisasi Profesi Kesehatan ( IDI, PDGI, IBI, PPNI, IAI, ASKLIN, ARSSI ) akhirnya membawa hasil keputusan yang baik terkait SIP tenaga kesehatan

Ketua DPRD mengundang Dinkes, Diskominfo dan Dinas Penamaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk mendiskusikan dimana sumber permasalahan dan bisa mengambil solusi dari seluruh permasalahan Surat Ijin Praktek (SIP) dari organisasi profesi kesehatan ini. Sidang Rapat Audiensi di pimpin langsung oleh Ketua DPRD Kab Bekasi HM. BN. Holik Qodratullah dan dihadiri oleh beberapa anggota DPRD Kab.Bekasi lainnya.

Seluruh perwakilan organisasi profesi kesehatan ( IDI, PDGI, IBI, PPNI, IAI, ASKLIN, ARSSI) hadir pada sidang rapat pada tanggal 1 Desember 2021. Rapat berlangsung sekitar 4 jam mulai pukul 09.00 -13.00 WIB di ruang rapat DPRD Kab. Bekasi.

Ketua Forum Organisasi Profesi Kesehatan dr Mulyana S.P, MARS menyampaikan aspirasi dan permasalahan terkait Pembuatan SIP Nakes di Kab.Bekasi yang memakan waktu cukup lama.  Berikut cuplikan video saat penyampaian aspirasi oleh ketua Forum Organisasi Profesi Kesehatan dr Mulyana ke Ketua DPRD Kab Bekasi dan anggota DPRD lainnya.

Permasalahan SIP di Kab Bekasi

Berikut 5 Point Penyampaian dari Ketua Organisasi Profesi Kesehatan dr. Mulyana S.P MARS terkait Permasalahan Pembuatan SIP Nakes di Kabupaten Bekasi

1. Lamanya Proses Pembuatan SIP ( Surat Izin Praktek ) baru maupun Pencabutan dari tempat lama ke tempat yang baru bagi tenaga kesehatan
2. Jika Proses SIP lama dan tidak ada SIP bagi tenaga kesehatan atau belum jadi maka tidak bisa melakukan praktek
3. Apabila tidak memiliki SIP maka para tenaga kesehatan tidak bisa melakukan kerja sama dengan BPJS
4. Ketika SIP tidak ada dan terjadi Malpraktek akan lebih berat jika terjadi proses hukum
5. Saat SIP tenaga kesehatan dipindahkan ke tempat praktek yang baru proses sangat lama

Forum Organisasi Profesi Kesehatan

Perjuangan Ketua IDI Kab. Bekasi dr. Mulyana S.P Mars sekaligus sebagai ketua Forum Organisasi Profesi kesehatan Kab. Bekasi akhirnya membawa hasil yang sangat baik. Ketua ARSSI Purwasukasi dr. Iskandar Suhardi pun angkat bicara terkait permasalahan SIP ini, banyaknya keluhan dari seluruh RS Swasta bahwa SIP dokter spesialis sangat lama. Ketua ARSSI menyampaikan bahwa perizinan terkait SIP ini selama 1 sampai 3 bulan dan di SOP DPMPTSP bahwa SIP seluruh tenaga medis bisa selesai 14 hari.

Pemecahan Permasalahan SIP

Ketua DPRD Kab Bekasi HM. BN. Holik Qodratullah menyoroti kinerja DPMPTSP yang belum maksimal, dan jangan sampai lempar kewenangan

Sekdin PMPTSP, Bapak Yanyan dalam rapat tersebut menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh Organisasi Profesi Kesehatan atas keterlambatan pengurusan SIP, dikarenakan masalah teknis system. Kepala Dinas Kesehatan (dr Sri Enny) memberikan solusi terkait permsalahan SIP di DPMPTS. Kadinkes menyampaikan bahwa ke depannya butuh system informasi teknologi berbasis aplikasi untuk mempermudah seluruh tenaga medis untuk pengurusan SIP.

Perwakilan Diskominfo Bahrul Ulum angkat bicara terkait permsalahan SIP oleh forum organisasi profesi kesehatan. Diskominfo menyampaikan bahwa siap sebagai Supporting System, dan sebetulnya Aplikasi telah siap tapi masih ada masalah di Badan Sertifikasi Elektronik (BSE).Saat ini Aplikasi tersebut menunggu lisensi dari badan sertifikasi elektronik, agar aplikasi tenaga medis aman dan berlisensi.

Hasil Kesepakatan Pengurusan SIP Kab. Bekasi

berikut beberapa kesepakatan rapat kordinasi dan audiensi terkait lamanya proses pengurusan SIP di kab. Bekasi bersama Forum Organisasi Profesi Kesehatan kab bekasi

1. Ketua DPRD Kab bekasi menyampaikan kepada DPMPTSP agar memaksimalkan kinerja dan kolaborasi dengan dinas kesehatan serta Diskominfo agar system pengurusan SIP dapat diselesaikan dengan cepat, efisien dan efektif.
2. DPMPTSP akan mempermudah birokrasi dengan menggunakan tanda tangan digital dan akan memakai system tracking secara online
3. DPMPTSP akan berusaha agar proses penerbitan SIP paling lama 7 hari kerja setelah rekomendasi dari dinas kesehatan, walaupun SOP nya 14 hari
4. Diskominfo akan mensupport penuh terkait pelayanan SIP dengan System Aplikasi untuk mempermudah dan mempercepat proses perizinan praktek tenaga medis.

Penandatanganan kesepakatan hasil audiensi oleh
Ketua Organiasi Profesi Kesehatan

 Serangkaian upaya dan perjuangan Forum Organisasi Profesi Kesehatan saat rapat dengan DPRD Kab Bekasi akhirnya berjalan dengan lancar dan sukses, dr. Mulyana S.P, MARS selaku ketua Organisasi Profesi Kesehatan mengucapkan terima kasih banyak kepada Dinas Kesehatan karena sangat mensupport dan terus bersama sama mendampingi dan turut memperjuangkan SIP yang cepat. dan Ketua Organisasi Profesi pun mengucapkan terima kasih kepada seluruh organisasi profesi ( IDI, PDGI, IBI, PPNI, IAI, ASKLIN, ARSSI ) yang hadir dan terutama ketua ARSSI dr. Iskandar Suhardi yang turut menyuarakan terkait SIP di Ruang Rapat DPRD Kab. Bekasi

Diberitakan oleh :
dr. Muh. Hasan
NPA IDI 180373
Sekertaris Bidang Hubungan Masyarakat dan
Pengaduan Masyarakt
IDI KAB BEKASI

Hari ini tanggal 25 November 2021 Audiensi Organisasi Profesi Kesehatan dan Fasyankes Kab.Bekasi dengan kepala dinas kesehatan Kab.Bekasi di ruang rapat Dinkes.

Audiensi Organisasi Profesi Kesehatan dengan Asosiasi Fasyankes Kab.Bekasi membahas perihal pelayanan pengurusan Surat Izin Praktek (SIP) tepatnya kamis pukul 14.00 WIB dinas kesehatan menindaklanjuti surat dari perwakilan organisasi profesi kesehatan wilayah kabupaten bekasi.

Permohonan audiensi dari Ketua Forum Organisasi Profesi dr Mulyana S.P Mars bersama Kadinkes Kab.Bekasi serta Asosiasi Fasyankes berlangsung hingga pukul 16.00 WIB hari ini. Ketua Forum Organisasi Profesi dr. Mulyana S.P Mars dan Kepala Dinas Kesehatan Dr Hj Sri Enny Mainiarty MKM, berhasil melakukan Audiensi bersama dengan Ketua Organisasi Profesi lainnya.

Dari diskusi tersebut masing masing organisasi profesi mengeluhkan pelayanan SIP ( Surat Izin Praktek ) lambat dan proses lama di DPMPTSP|.  IDI Kab Bekasi, IBI, PPNI, PDGI, ARSSI dan ASKLIN semua mengeluhkan SIP tenaga kesehatan proses lama dan ada sampai 3 bulan SIP tidak selesai.

Tampak pada foto dari kiri Ketua IDI KAB. Bekasi dr. Mulyana S.P MARS (Ketua IDI), dr. Hj Sri Enny Mainiarty,MKM (Kadinkes), dr. H Rudi Ruhdiat, MKKK (Kabid SDMK), Bapak  Rojikhi (Kasie. SDMK)

Audiensi dengan Kepala Dinas Kesehatan akhirnya menemukan Solusi untuk semua keluhan organisasi Profesi Kesehatan dan Asosiasi Fasyankes Kab Bekasi Diskusi panjang dengan Ketua IDI, Ketua IBI, Ketua PPNI , Ketua PDGI, Ketua ARSSI dan Ketua ASKLIN semua satu suara untuk merubah system pelayanan di DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu )

Solusi dan kesimpulan pada rapat tersebut bahwa ke depan nya tahun 2022 akan ada layanan pengurusan SIP untuk semua organisasi profesi menggunakan Aplikasi DPMPTSP. Aplikasi ini akan mempermudah semua tenaga kesehatan untuk mengurus SIP dari rumah dan tidak perlu lagi ke DPMPTSP Kab Bekasi. Dari hasil diskusi tersebut diputuskan bahwa Dinas Kesehatan Kab. Bekasi akan memfasilitasi organisasi profesi untuk diskusi lanjut bersama DPRD Kab Bekasi minggu depan. Untuk hasil audiensi bersama DPRD Kab Bekasi Komisi 4 akan kami kabarkan lebih lanjut.

 Info Terbaru dari dinas kesehatan kabupaten bekasi untuk SIP yang lama ke SIP yang baru bisa membuat Surat Relaksasi dan bisa datang Langsung ke DPMPTSP Kab Bekasi. Surat Relaksasi ini berfungsi untuk para tenaga medis yang SIP nya sudah habis masa berlakunya sambil menunggu terbitnya perpanjangan SIP terbaru. Surat Relaksasi ini akan terbit 2 sampai 3 hari setelah para tenaga kesehatan di wilayah kab. bekasi mengajukan SIP yang sudah habis masa waktunya.

Diberitakan oleh :
dr. Muh. Hasan
NPA IDI 180373
Sekertaris Bidang
Hubungan Masyarakat dan Pengaduan Masyarakt IDI KAB BEKASI